Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Povinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Integrasi Aceh;
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Sebagaimana telah diubah dengan Kandungan Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Batuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 893/1468/2023 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Badan Reintegrasi Aceh;
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.8.3.3/1493/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Badan Reintegrasi Aceh di Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;